Temukan ragam event menarik disini, informasi kerjasama Klik Disini

Piala Bupati, tetapi Apresiasi Dipertanyakan: Festival Hadrah Klasik Sumenep 2026 Disorot

SUMENEP – Penyelenggaraan Festival Hadrah Klasik Piala Bupati Sumenep 2026 patut mendapat evaluasi serius. Ajang yang semestinya menjadi bentuk penghargaan pemerintah terhadap para pelaku seni religi tersebut justru menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai besaran apresiasi, pelayanan kepada peserta, hingga kepastian penyerahan hadiah.

Kritik Festival Hadrah Klasik Piala Bupati Sumenep 2026 terkait hadiah, apresiasi peserta, dan pelayanan penyelenggaraan.

Persoalannya bukan semata-mata mengenai besar atau kecilnya hadiah. Lebih jauh, muncul pertanyaan tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumenep menghargai kelompok hadrah yang telah meluangkan waktu, tenaga, biaya, serta melakukan persiapan untuk mengikuti kompetisi yang membawa nama pemerintah daerah.

Ironisnya, ketika membandingkan penyelenggaraan tersebut dengan lomba hadrah yang berlangsung di Kecamatan Ganding pada September 2026, terdapat sejumlah perbedaan mencolok dalam hal penghargaan dan pelayanan terhadap peserta.

Padahal, kedua kegiatan sama-sama mengangkat kesenian hadrah yang menjadi bagian dari tradisi keagamaan dan kebudayaan masyarakat Sumenep.

Festival Hadrah Piala Bupati, tetapi Penghargaan Peserta Jadi Pertanyaan

Festival Hadrah Klasik Sumenep 2026 merupakan salah satu agenda Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menjadi bagian dari rangkaian Madura Culture Festival 4.

Babak final berlangsung pada Kamis malam, 27 Agustus 2026, di GOR A. Yani Pangligur, Sumenep. Sebanyak enam grup terbaik hasil seleksi penyisihan virtual tampil untuk memperebutkan Piala Bupati Sumenep.

Berdasarkan pengumuman resmi pemerintah daerah, Jami’atul Hadrah (JH) Muta’allimin dari Kecamatan Kalianget berhasil meraih juara pertama sekaligus menjadi juara umum.

Namun, di balik kompetisi tersebut, muncul catatan mengenai bentuk apresiasi yang diterima peserta.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi Event Sumenep, hadiah yang tercatat untuk juara pertama sebesar Rp1.200.000, sementara juara harapan kedua kabarnya mendapat Rp500.000.

Angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah merumuskan standar penghargaan untuk sebuah kompetisi yang membawa nama Piala Bupati.

Tentu, keberhasilan sebuah festival tidak selayaknya hanya diukur berdasarkan nominal hadiah. Akan tetapi, pemerintah juga perlu mempertimbangkan besarnya usaha dan kebutuhan kelompok seni dalam mempersiapkan sebuah penampilan.

Apalagi, dalam satu grup hadrah terdapat banyak personel dengan kebutuhan latihan, perlengkapan musik, kostum, konsumsi, dan transportasi yang tidak sedikit.

Jika pemerintah menginginkan seni tradisional terus berkembang, sudah semestinya penghargaan terhadap para pelakunya menjadi bagian penting dari perencanaan kegiatan.

Dibandingkan Lomba Hadrah Ganding, Perbedaannya Cukup Mencolok

Perbandingan semakin menarik ketika melihat pelaksanaan lomba hadrah di Lapangan Duwa' Labuh, Desa Ketawang Daleman, Kecamatan Ganding.

Kegiatan yang menjadi bagian dari Festival Tani Ganding 2026 tersebut berlangsung pada 23–30 September 2026. Lomba ini juga mengangkat seni hadrah sebagai bagian dari upaya menjaga tradisi keagamaan masyarakat.

Berdasarkan informasi panitia yang diberitakan KanalNews.id pada 14 September 2026, kompetisi tersebut menyediakan hadiah uang tunai Rp10 juta untuk juara pertama, Rp7,5 juta untuk juara kedua, dan Rp5 juta untuk juara ketiga.

Total hadiah tiga juara utama mencapai Rp22,5 juta.

Sementara itu, informasi yang diterima redaksi, tersedia pula hadiah bagi kategori harapan pertama sebesar Rp2 juta, harapan kedua Rp1,5 juta, dan harapan ketiga Rp1 juta.

Tidak berhenti pada hadiah, panitia lomba hadrah di Ganding juga memberikan uang transport kepada grup peserta.

Memang, peserta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp170 ribu. Namun, berdasarkan keterangan panitia, setiap grup memperoleh satu pres rokok filter Denali sebagai bagian dari fasilitas pendaftaran.

Perbedaan lainnya terdapat pada pelayanan parkir.

Penyelenggaraan lomba di Ganding tercatat menyediakan parkir gratis, dengan peserta dilayani dan dipandu hingga lokasi parkir serta mendapatkan pengamanan khusus.

Sebaliknya, pada Festival Hadrah Klasik Piala Bupati, peserta justru tercatat diminta membayar parkir, termasuk personel yang akan tampil.

Perbedaan ini patut menjadi bahan evaluasi. Sebuah kegiatan pemerintah seharusnya memiliki standar pelayanan yang baik bagi masyarakat, termasuk kelompok seni yang menjadi bagian utama dari acara tersebut.

Pertanyaannya, mengapa kegiatan yang membawa nama pemerintah daerah justru meninggalkan catatan pelayanan yang perlu dipertanyakan?

Persoalan Penyerahan Hadiah, Berkali-kali Berubah Jadwal

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kepastian penyerahan hadiah.

Berdasarkan catatan yang diterima redaksi, penyerahan penghargaan Festival Hadrah Klasik Piala Bupati semula dijanjikan pada 4 September 2026, bertepatan dengan penutupan Madura Culture Festival 4.

Namun, agenda tersebut kemudian diundur ke 31 Oktober 2026, saat upacara Hari Jadi Kabupaten Sumenep ke-757.

Penyerahan kembali mengalami perubahan dan dijadwalkan pada 10 November 2026, bertepatan dengan kegiatan Seafood Festival di Ambunten.

Selanjutnya jadwal kembali bergeser hingga 12 November 2026.

Rangkaian perubahan jadwal seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian penyelenggara dalam memenuhi kewajibannya terhadap para pemenang.

Hadiah perlombaan bukanlah sekadar simbol atau janji. Ketika sebuah kompetisi telah selesai dan pemenang sudah diumumkan, hak peserta yang menjadi pemenang semestinya segera dituntaskan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pemerintah tentu memiliki agenda kegiatan yang padat. Namun, kesibukan menyelenggarakan berbagai festival dan perayaan daerah bukan alasan untuk terus mengubah jadwal penyerahan penghargaan tanpa kepastian yang jelas.

Apalagi, para peserta sudah menjalankan seluruh tahapan kompetisi sebagaimana ketentuan panitia.

Sebagai pembanding, lomba hadrah di Ganding menyerahkan trofi ketika seremoni berlangsung pada malam pengumuman pemenang. Sementara uang pembinaan diantarkan langsung oleh ketua panitia kepada sekretariat atau koordinator masing-masing grup pemenang.

Perbedaan mekanisme ini setidaknya memperlihatkan pentingnya manajemen penyerahan hadiah yang jelas, terencana, dan tidak membuat peserta menunggu tanpa kepastian.

Tidak Ada Seremoni Penghargaan, Di Mana Letak Apresiasinya?

Persoalan berikutnya berkaitan dengan cara pemerintah menyerahkan penghargaan.

Para pemenang Festival Hadrah Klasik Piala Bupati tercatat harus mengambil penghargaan ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep.

Penyerahan tersebut disebut berlangsung tanpa seremoni khusus.

Hal ini berbeda dengan lomba hadrah Ganding yang memberikan trofi dalam sebuah seremoni, sementara uang pembinaan diserahkan melalui ketua panitia kepada koordinator grup pemenang.

Sekilas, perbedaan ini mungkin terlihat sederhana. Namun, dalam sebuah kompetisi seni, seremoni penghargaan merupakan bagian dari bentuk pengakuan terhadap perjuangan dan prestasi peserta.

Para pemain hadrah bukan sekadar pelengkap acara. Mereka adalah pelaku seni yang menjaga tradisi agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Mereka berlatih, mempersiapkan perlengkapan, menyusun penampilan, dan mengorbankan waktu untuk tampil di hadapan juri serta masyarakat.

Lantas, apakah penghargaan cukup diserahkan begitu saja tanpa memberikan ruang pengakuan yang layak kepada para pemenang?

Piala Bupati seharusnya memiliki nilai prestise. Karena itu, cara pemerintah memperlakukan para juara juga sepatutnya mencerminkan kehormatan dari gelar yang mereka raih.

Pemerintah Jangan Hanya Bangga dengan Banyaknya Festival

Kabupaten Sumenep selama ini dikenal memiliki kekayaan seni dan budaya yang beragam. Seni hadrah menjadi salah satu tradisi yang tumbuh dan berkembang melalui pesantren, majelis taklim, serta kelompok-kelompok seni di tengah masyarakat.

Penyelenggaraan festival tentu merupakan langkah positif. Pemerintah membutuhkan ruang kompetisi untuk memberikan kesempatan kepada kelompok seni menunjukkan kemampuan sekaligus memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda.

Namun, penyelenggaraan festival tidak boleh berhenti pada keberhasilan menggelar acara, mendatangkan penonton, dan mengumumkan pemenang.

Ada tanggung jawab lain yang tidak kalah penting, yakni memberikan penghargaan yang layak, memastikan kebutuhan peserta diperhatikan, dan memenuhi seluruh komitmen panitia.

Pemerintah juga tidak harus selalu menyamai hadiah yang diberikan penyelenggara swasta atau komunitas. Sumber pendanaan, skala acara, dan dukungan sponsor tentu berbeda.

Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kualitas pelayanan dan kepastian hak peserta.

Terlebih, ketika sebuah kompetisi menggunakan nama Bupati Sumenep dan menjadi bagian dari kalender kegiatan resmi pemerintah daerah, standar penyelenggaraannya semestinya dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai festival yang membawa semangat pelestarian budaya justru membuat para pelaku seni merasa kurang dihargai.

Pemkab Sumenep Perlu Memberikan Penjelasan

Sejumlah catatan tersebut seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Setidaknya, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada publik.

Pertama, bagaimana rincian hadiah dan uang pembinaan yang sesungguhnya diterima masing-masing finalis?

Kedua, mengapa penyerahan hadiah mengalami beberapa kali perubahan jadwal?

Ketiga, mengapa peserta dikenakan biaya parkir, termasuk personel yang akan tampil, sebagaimana tercatat dalam redaksi?

Keempat, apakah ke depan Pemkab Sumenep akan memperbaiki standar pelayanan dan penghargaan bagi kelompok seni yang mengikuti kompetisi pemerintah?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk meniadakan sisi positif Festival Hadrah Klasik Sumenep 2026. Kritik justru diperlukan agar penyelenggaraan berikutnya menjadi lebih baik.

Sebab, melestarikan budaya tidak cukup hanya dengan membuat festival dan memasukkan kegiatan ke dalam kalender event tahunan.

Pelestarian budaya juga berarti menghargai orang-orang yang selama ini menjaga dan menghidupkan tradisi tersebut.

Piala Bupati bukan sekadar nama pada sebuah trofi. Di dalamnya ada kehormatan pemerintah, kebanggaan para pemenang, dan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai nama besar yang dibawa justru tidak sebanding dengan kualitas apresiasi yang diberikan kepada para pelaku seni.

Posting Komentar

© ‧ Event Sumenep. All rights reserved. Developed by Jago Desain
/*
Event Sumenep
Informasi Kerjasama Ingin menjalin kerjasama dengan kami? silahkan klik disini
*/
Silahkan chat dengan tim kami Admin akan membalas dalam beberapa menit
Halo, Ada yang bisa kami bantu?
Mulai chat...